Keraguan Menyelimuti Lebanon: Mengapa Gencatan Senjata Gagal Memulangkan Pengungsi?
.png)
BEIRUT – Optimisme diplomatik yang digaungkan dari Washington tampaknya berbanding terbalik dengan realitas pahit di lapangan. Meski Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama tiga minggu, mayoritas warga Lebanon selatan menyambut kabar tersebut dengan sinisme yang mendalam. Bagi jutaan orang yang terusir dari rumah mereka, kesepakatan di atas kertas tidak lebih dari sekadar jeda singkat di tengah konflik yang telah menghancurkan ruang hidup mereka.
"Saya tidak merasakan apa pun saat gencatan senjata diumumkan," ungkap Mohammed al-Zein kepada AFP. Suaranya datar, mencerminkan keputusasaan kolektif para pengungsi yang masih dilarang menginjakkan kaki di kampung halaman mereka di wilayah selatan. Baginya, diplomasi internasional tidak memiliki arti selama akses menuju rumahnya tetap tertutup rapat oleh blokade militer dan ancaman sisa-sisa proyektil yang belum meledak.
Eskalasi ini bermula sejak 2 Maret lalu, ketika keterlibatan Hizbullah dalam konfrontasi bersenjata menyeret Lebanon ke dalam pusaran perang. Dampaknya sangat masif. Lebih dari satu juta warga sipil—jumlah yang setara dengan seluruh populasi kota besar seperti Brussel—terpaksa meninggalkan hunian mereka demi mencari keselamatan di kamp-kamp pengungsian yang sesak.
Antara Ambisi Gedung Putih dan Penolakan Hizbullah
Presiden Trump tetap menunjukkan optimisme bahwa perdamaian permanen antara Lebanon dan Israel dapat tercapai melalui negosiasi langsung. Namun, visi tersebut membentur tembok kokoh di Beirut. Hizbullah, sebagai kekuatan politik dan militer yang dominan, secara tegas menolak segala bentuk pembicaraan tatap muka dengan pihak Israel. Penolakan ini menciptakan kebuntuan yang membuat gencatan senjata 10 hari yang dimulai pada 17 April lalu terasa sangat rapuh.
Di tengah upaya diplomatik tersebut, pelanggaran dilaporkan terus terjadi. Laporan mengenai jatuhnya korban jiwa meski status gencatan senjata sedang berlaku semakin mengikis kepercayaan publik. Warga sipil kini terjebak dalam dilema antara keinginan untuk pulang dan ketakutan akan serangan mendadak yang bisa meletus kapan saja.
Trauma Mendalam dan Penolakan Normalisasi
Ketidakpercayaan terhadap Israel telah mendarah daging di kalangan warga Lebanon selatan. Bagi mereka, rekam jejak konflik selama beberapa dekade terakhir adalah bukti bahwa janji damai sering kali dikhianati. "Mereka pembohong. Mereka membunuh tiga orang kemarin," cetus Izdihar Yassin (58) dengan nada getir. Baginya, keamanan anak-anak jauh lebih berharga daripada pulang ke rumah yang berada dalam jangkauan artileri Israel.
Sentimen ini memicu penolakan keras terhadap gagasan perdamaian permanen atau normalisasi hubungan. Mohammad Awwad (38) menegaskan posisi yang dianut oleh banyak warga di garis depan konflik. Menurutnya, berbicara langsung dengan pihak yang dianggap sebagai agresor adalah penghinaan terhadap para korban yang telah gugur.
"Kami menolak perdamaian, kami menolak segala bentuk normalisasi," ujar Awwad. "Mereka membunuh kami, lalu menuntut kami untuk bernegosiasi. Itu tidak masuk akal."
Masa Depan yang Digantung di Ujung Senjata
Ketegangan yang belum mereda ini menempatkan Lebanon pada posisi yang sangat rentan. Meskipun ada upaya internasional untuk memperpanjang masa tenang, tanpa adanya solusi akar rumput yang menyentuh masalah kedaulatan dan keamanan pengungsi, gencatan senjata hanya akan menjadi siklus kekerasan yang tertunda.
Banyak keluarga di Lebanon kini memilih untuk tetap tinggal di pengungsian sementara daripada mengambil risiko kembali ke zona merah. Mereka lebih memilih ketidakpastian di tenda-tenda darurat ketimbang harus berhadapan dengan moncong senjata di perbatasan yang masih membara. Selama rasa aman yang hakiki belum tercipta, jalan menuju perdamaian sejati di Lebanon selatan tetap menjadi jalur yang panjang, berliku, dan penuh dengan ranjau ketidakpercayaan.