Mayoritas Warga AS Salahkan Trump atas Lonjakan Harga Bensin
.png)
WASHINGTON – Sebuah survei nasional yang dilakukan Reuters/Ipsos menunjukkan mayoritas warga Amerika Serikat menyalahkan Presiden Donald Trump atas kenaikan tajam harga bensin, yang kini menjadi isu politik krusial menjelang pemilihan paruh waktu kongres pada November.
Sekitar 77% pemilih terdaftar menilai Trump memikul tanggung jawab atas lonjakan harga bahan bakar, yang dipicu oleh keputusan Washington bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Konflik tersebut menewaskan ribuan warga Iran dan merusak fasilitas ekspor minyak, menghentikan hampir seperlima perdagangan minyak global. Harga bensin di AS melonjak menjadi sekitar $4 per galon, naik satu dolar dibandingkan sebelum perang dimulai.
Dampak Politik Menjelang Pemilu
Pandangan ini melintasi garis partai: 55% pemilih Republik, 82% independen, dan 95% Demokrat menyalahkan presiden atas biaya bahan bakar yang lebih tinggi. Sekitar 58% pemilih mengatakan mereka cenderung tidak mendukung kandidat yang sejalan dengan pendekatan Trump terhadap Iran.
Kenaikan harga energi menambah tekanan pada rumah tangga Amerika dan memperburuk posisi Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu. Risiko kehilangan mayoritas di DPR dan bahkan kendali atas Senat semakin nyata.
Ketidakpuasan Publik
Survei juga menunjukkan 70% responden menolak klaim Trump bahwa ekonomi AS “sedang booming.” Sebanyak 82% menyebut inflasi sebagai kekhawatiran utama. Erin Maguire, ahli strategi Partai Republik, mengatakan partai harus berhati-hati dalam membicarakan perang dengan Iran sambil menekankan kebijakan pemotongan pajak.
Sarah Chamberlain dari Republican Main Street Partnership menambahkan bahwa partai masih berharap harga bensin bisa turun sebelum musim panas, sehingga meredakan kemarahan publik. “Saat ini, situasinya buruk. Orang-orang kesal,” ujarnya.
Erosi Keunggulan Ekonomi
Partai Republik, yang sebelumnya unggul 14 poin atas Demokrat dalam isu ekonomi pada awal masa jabatan kedua Trump, kini hanya unggul tipis satu poin (38% berbanding 37%). Penurunan tajam ini menandakan erosi kepercayaan publik terhadap kemampuan partai mengelola ekonomi.