Tuntutan Baru Trump Mentah, Iran Tolak Konsesi Tanpa Jaminan Hak Ekonomi
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan melakukan manuver menit-menit terakhir dengan mengubah sejumlah klausul krusial dalam draf proposal damai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Langkah sepihak Gedung Putih ini langsung membentur dinding tebal. Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran tidak akan menandatangani kesepakatan apa pun yang gagal menjamin hak-hak fundamental rakyat mereka.
Melansir laporan AFP pada Minggu (31/5/2026), intervensi terbaru Trump berisiko mengulur waktu negosiasi yang sudah berjalan alot. Padahal, komunitas internasional berharap kesepakatan ini dapat segera menghentikan konflik bersenjata yang pecah sejak serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari lalu. Ketidakpastian baru ini kembali mengguncang harapan akan hadirnya gencatan senjata di kawasan Teluk.
Baca Juga Gara-Gara Beda Pendapat Soal Iran, Trump Tarik 5.000 Tentara dari Jerman!
Standar Ganda di Ruang Situasi Gedung Putih
Kebuntuan ini terendus setelah proposal damai tersebut tertahan di meja kerja presiden. Sumber internal pemerintahan AS membocorkan kepada AFP bahwa draf kesepakatan sebenarnya telah siap, namun Trump menolak memberikan lampu hijau setelah menggelar rapat tertutup di Ruang Situasi Gedung Putih pada Jumat pekan lalu. Trump bersikeras memasukkan tuntutan yang lebih agresif.
Bagi Washington, syarat mati yang tidak bisa ditawar adalah kepatuhan total Iran untuk menghentikan program pengayaan uranium guna mencegah lahirnya senjata nuklir. Selain itu, Trump menuntut pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa syarat. Jalur maritim sempit ini merupakan urat nadi energi dunia; bayangkan jika satu dari setiap lima barel minyak yang dikonsumsi secara global tiba-tiba tersumbat di sana. Dampak ekonominya langsung memicu inflasi di berbagai belahan bumi.
Ketidakpercayaan Teheran dan Prasyarat Ghalibaf
Respons dari Teheran datang dengan cepat dan bernada menantang. Dalam sebuah pidato video yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan dengan tegas bahwa Iran tidak akan melunak hanya karena tekanan sanksi. Pengalaman masa lalu membuat Teheran skeptis terhadap komitmen jangka panjang Washington.
"Kami tidak akan menyetujui perjanjian apa pun sampai kami yakin bahwa hak-hak rakyat Iran telah ditegakkan," ujar Ghalibaf. Ia menambahkan bahwa para diplomat Iran tidak lagi memercayai retorika ataupun janji manis dari pihak yang mereka sebut sebagai musuh. Bagi Iran, hak utama yang harus dipenuhi AS adalah pencabutan blokade ekonomi secara menyeluruh serta pencairan aset-aset negara bernilai miliaran dolar yang saat ini dibekukan di bank-bank luar negeri.
Baca Juga Obsesi Kemenangan Trump: Mengapa Washington Membutuhkan Pengakuan Kekalahan Mutlak Iran?
Kerangka Kerja yang Kian Membatu
Saling lempar draf proposal antara Washington dan Teheran sebenarnya terus berlangsung di bawah radar diplomatik. Namun, alih-alih melunak, tensi justru semakin meninggi. Laporan investigasi dari The New York Times dan Axios mengungkapkan bahwa Trump telah mengirimkan kembali dokumen kerangka kerja ke Teheran dengan klausul yang jauh "lebih keras" dari versi sebelumnya.
Detail mengenai poin-poin baru tersebut belum dibuka secara komersial kepada publik. Kendati demikian, para analis menilai langkah Trump ini merupakan strategi perjudian politik tingkat tinggi untuk memaksa Iran berlutut di tengah kehancuran infrastruktur militer mereka. Tanpa adanya titik temu antara tuntutan denuklirisasi AS dan syarat pemulihan ekonomi dari Iran, perang yang telah meluas di Timur Tengah ini tampaknya masih jauh dari kata usai.