Ketegangan Dagang Meningkat: Beijing Ancam Balas Kebijakan Proteksionisme Uni Eropa
BRUSSELS – Pemerintah China memberikan peringatan keras kepada Uni Eropa (UE) terkait rencana regulasi industri dan keamanan siber terbaru yang dinilai mendiskriminasi perusahaan-perusahaan asal Negeri Tirai Bambu. Beijing mengancam akan melakukan tindakan balasan yang signifikan jika Brussels tetap mempertahankan draf undang-undang "Beli Produk Eropa" serta aturan pengetatan teknologi telekomunikasi yang tengah digodok.
Langkah ini menandai babak baru ketegangan perdagangan antara dua raksasa ekonomi dunia tersebut. Seorang diplomat senior China, yang berbicara secara anonim di Brussels pada Rabu (29/4), menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan daftar tuntutan kepada Komisi Eropa agar pasal-pasal yang merugikan segera dihapus. Beijing memandang kebijakan ini bukan sekadar perlindungan lingkungan atau keamanan, melainkan bentuk proteksionisme terselubung yang melanggar prinsip pasar bebas internasional.
Protes Keras Terhadap Label "Risiko Tinggi"
Inti dari perselisihan ini terletak pada revisi aturan keamanan siber Uni Eropa yang menargetkan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Dalam rancangan tersebut, UE berencana memangkas ketergantungan pada pemasok yang dicap sebagai "berisiko tinggi" dalam sektor-sektor strategis nasional. Kebijakan ini secara langsung memukul raksasa teknologi seperti Huawei, yang selama bertahun-tahun telah menjadi tulang punggung jaringan seluler di banyak negara Eropa.
Beijing menuntut penghapusan klausul yang mendefinisikan "negara yang menimbulkan kekhawatiran keamanan siber." Menurut kementerian perdagangan mereka, pelabelan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak memiliki dasar teknis yang transparan di bawah payung Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). China menuding Eropa sedang menjalankan standar ganda: berteriak tentang persaingan bebas, namun di sisi lain membangun tembok birokrasi untuk mengusir kompetitor Asia.
Ambisi Industri Hijau dan Hambatan Konten Lokal
Perselisihan ini semakin runcing dengan munculnya "Undang-Undang Akselerator Industri" Uni Eropa. Regulasi ini dirancang untuk mendongkrak daya saing manufaktur lokal di tengah gempuran produk murah dari China dan Amerika Serikat. Di dalamnya, terdapat persyaratan ketat mengenai kandungan lokal (local content) serta ambang batas emisi karbon bagi produk yang masuk melalui skema pengadaan publik atau penerima subsidi pemerintah.
Bagi Beijing, aturan ini adalah upaya sistematis untuk memaksa transfer teknologi dan menghambat ekspor barang manufaktur mereka. China mendesak agar ketentuan mengenai asal barang dan persyaratan teknis yang memberatkan segera dicabut. Diplomasi di balik layar pun terus gencar dilakukan; kedutaan-kedutaan besar China di seluruh ibu kota Eropa telah diperintahkan untuk menyampaikan nota keberatan serupa kepada pemerintah nasional masing-masing negara anggota UE.
Baca Juga Buntut Kontroversi Gerbong KRL, Menteri PPPA Arifah Fauzi Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka
Menanti Arah Kebijakan Komisi Eropa
Uni Eropa saat ini berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, Brussels berada di bawah tekanan besar untuk melindungi basis industrinya dari harga energi yang melambung dan peraturan iklim yang ketat. Di sisi lain, ketergantungan perdagangan dengan China tetap menjadi faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi banyak negara anggotanya, seperti Jerman dan Prancis.
Parlemen Eropa masih berada di tahap awal proses legislasi yang panjang sebelum regulasi ini benar-benar disahkan menjadi undang-undang. Namun, ancaman balasan dari Beijing—yang bisa mencakup pembatasan akses pasar bagi perusahaan Eropa di China—tentu akan menjadi bahan pertimbangan serius dalam ruang-ruang sidang di Brussels. Jika kesepakatan tidak tercapai, risiko perang dagang yang meluas dapat mengganggu stabilitas rantai pasok global yang baru saja mulai pulih.