Presiden Lee Jae Myung Tegaskan Korea Selatan Tolak Keterlibatan Militer dalam Perang Timur Tengah

SEOUL – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mengerahkan aset militer ke Timur Tengah yang berisiko menyeret Seoul ke dalam pusaran konflik bersenjata. Meski begitu, otoritas Korea Selatan tetap membuka opsi untuk memperluas peran terbatas dalam mengamankan jalur pelayaran komersial serta kelancaran pasokan energi nasional di kawasan Teluk.

Sikap tegas Seoul ini diambil di tengah desakan berulang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar sekutu utamanya di Asia Timur tersebut mengambil peran tempur yang lebih aktif dalam mendukung operasi militer Washington melawan Iran.

"Saya tegaskan, tidak akan ada pengerahan pasukan yang berisiko meluas menjadi keterlibatan perang secara langsung," ungkap Presiden Lee dalam konferensi pers resmi di Seoul pada Jumat (18/9/2026).

Korea Selatan saat ini masih menyiagakan armada angkatan lautnya di lepas pantai Somalia untuk misi antipembajakan. Opsi untuk memperluas area patroli hingga ke Selat Hormuz kini tengah dihitung secara cermat oleh para penasihat pertahanan.

Langkah pengamanan jalur laut ini dinilai sangat vital mengingat Selat Hormuz merupakan urat nadi utama yang melalukan pasokan minyak mentah bagi industri domestik Korea Selatan.

Tekanan Diplomasi Washington dan Hambatan Komersial Paket Investasi

Penolakan Seoul untuk terlibat langsung di Timur Tengah memicu ketegangan diplomasi dengan Washington. Presiden Trump sempat melontarkan kritik keras atas minimnya kontribusi Korea Selatan, yang berujung pada pemangkasan skala latihan militer gabungan kedua negara musim panas ini—sebuah manuver geopolitik yang memicu kecemasan otoritas keamanan di kawasan penyuplai industri mikrochip dunia tersebut.

Di saat bersamaan, hubungan bilateral kedua negara diuji oleh negosiasi paket investasi manufaktur senilai $350 miliar (sekitar Rp5.700 triliun) di AS, yang dijanjikan Seoul demi menurunkan tarif impor ke level 15 persen.

Presiden Lee mengakui bahwa kelayakan komersial proyek tersebut menjadi ganjalan utama dalam proses negosiasi yang kini tertunda.

"Ada beberapa poin klausul komersial yang cukup sulit kami terima. Namun, tim negosiasi kedua negara sudah sangat dekat untuk mencapai titik temu," jelas Lee menanggapi penundaan sesi pengarahan parlemen terkait rencana investasi raksasa tersebut.

Peluang Pertemuan Trump-Kim dan Janji Reformasi Politik Domestik

Mengenai dinamika keamanan regional di Semenanjung Korea, Presiden Lee mengonfirmasi adanya peluang dilakukannya pertemuan puncak (summit) antara Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam beberapa bulan mendatang. Komunikasi strategis antara Seoul dan Washington terus dijalankan guna merealisasikan dialog diplomatik tersebut menjelang musim gugur.

Di tingkat domestik, Presiden Lee memanfaatkan kesempatan ini untuk meredam spekulasi politik mengenai manuver perpanjangan masa jabatan kepresidenan di tengah penurunan tingkat kepuasan publik.

"Saya menegaskan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mencalonkan diri kembali. Masa jabatan saya akan berakhir tegas pada tahun 2030 sesuai mandat Konstitusi," ujar Lee.

Konstitusi Korea Selatan saat ini secara ketat membatasi masa jabatan presiden hanya untuk satu periode selama lima tahun. Sebagai bagian dari agenda reformasi domestik, Lee juga menegaskan komitmennya untuk mengatasi ketimpangan wilayah dengan membagi fungsi ibu kota: menetapkan Seoul sebagai pusat ekonomi utama dan memindahkan pusat pemerintahan politik secara bertahap ke Sejong, yang berjarak sekitar 120 kilometer di selatan Seoul.

Info Media Dunia

Presiden Lee Jae Myung Tegaskan Korea Selatan Tolak Keterlibatan Militer dalam Perang Timur Tengah