Kudeta Gagal di Niamey: Junta Militer Niger Tuding Prancis Jadi Dalang Infiltrasi

NIAMEY – Otoritas militer Niger secara terbuka menuding Paris sebagai dalang di balik upaya pemberontakan berdarah yang mengguncang ibu kota Niamey pekan lalu. Tuduhan ini makin memperkeruh hubungan diplomatik yang sudah retak antara kedua negara, meski Kementerian Luar Negeri Prancis telah menepis klaim tersebut dan menyebutnya sebagai "khayalan belaka."

Percobaan kudeta meletus pada 29 Agustus lalu, tak lama setelah tengah malam, ketika ratusan prajurit pembangkang menyerbu Pangkalan 101—sebuah instalasi militer vital di dalam kompleks Bandara Internasional Niamey. Baku tembak meletus di berbagai titik strategis, termasuk area Istana Kepresidenan, hingga memutus saluran televisi nasional selama berjam-jam. Angkatan Bersenjata Niger, dengan sokongan pejuang paramiliter Rusia dari Korps Afrika, akhirnya berhasil menumpas pemberontakan tersebut setelah pertempuran sengit yang menewaskan puluhan prajurit.

"Operasi bernuansa internasional ini dihasut dan didukung oleh jaringan kolusi yang dipimpin oleh rezim Prancis di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron," ujar juru bicara pemerintah Niger, Soumana Boubacar, dalam siaran pers di televisi pemerintah. Ia menegaskan bahwa Niamey telah mengantongi bukti kuat dan memboyong kasus ini ke mahkamah internasional.

Penolakan Paris dan Retaknya Hubungan Pasca-Kudeta

Pemerintah Prancis bergerak cepat menangkis tuduhan tersebut. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menegaskan bahwa Paris sama sekali tidak memiliki niat maupun pengerahan sumber daya untuk mengganggu stabilitas bekas koloninya. Menurutnya, tuduhan semacam itu hanya dijadikan kambing hitam atas krisis domestik yang gagal ditangani oleh junta.

Gesekan diplomasi antara kedua negara sejatinya telah mencapai titik didih sejak Jenderal Abdourahamane Tchiani menggulingkan Presiden terpilih Mohamed Bazoum pada Juli 2023. Pasca-kudeta, Niamey memutus kerja sama militer, mengusir Duta Besar Prancis, memerintahkan penarikan 1,500 tentara Prancis, serta menghentikan siaran media milik pemerintah Prancis seperti France 24 dan RFI.

Sebagai gantinya, junta Niger memalingkan aliansi geopolitiknya ke Moskow, sembari merapatkan barisan bersama sesama rezim militer di kawasan Sahel, yaitu Mali dan Burkina Faso.

Eskalasi Konflik dan Bayang-Bayang Warisan Kolonial

Di balik retorika politik yang memanas, kondisi keamanan di Niger sebenarnya berada di titik nadir. Data lembaga pemantau konflik ACLED mencatat bahwa sejak junta memegang kendali pada 2023, hampir 6.000 jiwa melayang akibat lebih dari 1.400 insiden kekerasan—lonjakan nyaris dua kali lipat dibanding periode tiga tahun sebelum kudeta.

Para analis memperingatkan bahwa pemberontakan internal di tubuh militer akan makin memperlemah fokus Niamey dalam membendung serangan faksi bersenjata yang terafiliasi dengan ISIS dan al-Qaeda. Konsentrasi pasukan kini terpecah untuk mengamankan kekuasaan dari ancaman internal ketimbang menumpas kelompok pemberontak di perbatasan.

Sentimen anti-Prancis sendiri mengakar kuat dalam sejarah kelam masa kolonial. Kampanye militer Prancis pada 1899—yang diwarnai pembantaian massal dan penghancuran desa-desa sebelum Niger merdeka pada 1960—menjadi luka sejarah yang terus dimanfaatkan oleh penguasa militer untuk menggalang dukungan publik dan mengikis sisa-sisa pengaruh Barat di Afrika Barat.

Info Media Dunia

Kudeta Gagal di Niamey: Junta Militer Niger Tuding Prancis Jadi Dalang Infiltrasi