Pengerahan Ribuan Pasukan Garda Nasional di Washington Telan Biaya $1,4 Miliar, Efektivitas Pemberantasan Kejahatan Dipertanyakan
WASHINGTON – Operasi pengerahan ribuan personel Garda Nasional ke jalan-jalan utama Distrik Columbia guna memberantas angka kriminalitas terbukti minim keterlibatan dalam penegakan hukum intensif. Meski menyerap anggaran jumbo yang diproyeksikan mencapai $1,4 miliar (sekitar Rp21,8 triliun) hingga akhir masa jabatan Presiden Donald Trump pada 2029, kehadiran prajurit militer justru lebih banyak terpusat pada patroli preventif di area komersial kaya ketimbang menekan angka kejahatan kekerasan di zona rawan.
Baca Juga Trump Pangkas Latihan Militer AS-Korea Selatan Usai Seoul Tolak Dukung Operasi di Iran
Pemerintah federasi mengonfirmasi rencana untuk memperpanjang penempatan pasukan berseragam kamuflase tersebut hingga beberapa tahun ke depan. Namun, evaluasi komparatif terhadap ribuan dokumen dakwaan pidana di Pengadilan Tinggi Distrik Columbia menunjukkan bahwa keterlibatan Garda Nasional hanya tercatat dalam sekitar 1,3 persen dari total kasus hukum yang diproses aparat setempat.
Ketimpangan Anggaran dan Terbatasnya Kewenangan Operasional
Keberadaan sekitar 4.500 prajurit militer di ibu kota AS saat ini telah melampaui total kekuatan riil Departemen Kepolisian Metropolitan Washington yang berjumlah 3.200 personel. Dari segi rasio pembiayaan, pengiriman pasukan cadangan ini menghabiskan dana hingga $1,65 juta per hari—jauh melebihi alokasi harian operasional kepolisian kota yang berkisar $1,5 juta per hari.
Pemerintah mendeskripsikan penugasan ini sebagai "patroli kehadiran" (presence patrol) untuk menguji efek jera (deterrent effect). Tanpa kewenangan penangkapan yurisdiksional penuh, prajurit berkewajiban menahan tersangka sementara sebelum menyerahkan proses hukum formal kepada petugas polisi darat.
"Tentara tidak dirancang untuk menangani tugas-tugas kepolisian harian di jalanan umum, dan biaya pengerahannya jauh lebih mahal ketimbang memperkuat rekrutmen personel kepolisian daerah," ujar Jenderal (Purn.) Randy Manner, mantan Wakil Komandan Biro Garda Nasional.
Titik Patroli Terfokus di Kawasan Elite dan Stasiun Transit
Tinjauan mendalam atas rincian lokasi kejadian perkara mengungkapkan adanya pergeseran fokus geografis. Sebagian besar penindakan yang melibatkan personel militer terkonsentrasi di wilayah pusat kota berpenghasilan tinggi, pusat perbelanjaan, serta stasiun kereta bawah tanah (subway). Mayoritas penanganan berpusat pada penindakan pelanggaran ringan, seperti pencurian di toko ritel, aksi vandalisme, hingga penghentian warga yang menghindari tarif pintu putar transit.
Sebaliknya, catatan pengadilan tidak merekam jejak operasi penegakan hukum oleh prajurit militer di wilayah pinggiran yang mencatatkan 82 persen dari total 859 kasus pembunuhan dalam lima tahun terakhir. "Saya belum pernah melihat presensi mereka di lingkungan kami sepanjang tahun ini," ungkap Salim Adofo, koordinator lembaga swadaya Anacostia Coordinating Council yang beroperasi di kawasan pemukiman padat berpenghasilan rendah.
Baca Juga Trump Pangkas Latihan Militer AS-Korea Selatan Usai Seoul Tolak Dukung Operasi di Iran
Meskipun laporan Niskanen Center mencatat adanya penurunan insiden pencurian kendaraan bermotor di sekitar area patroli, total angka kejahatan kekerasan di wilayah ibu kota tetap mencatatkan kenaikan sekitar 4 persen. Di tengah kritik dari tokoh masyarakat dan pejabat lokal, Gedung Putih menegaskan bahwa langkah pengamanan ini berhasil meningkatkan kualitas hidup warga dan memperkuat ketertiban umum di fasilitas-fasilitas vital negara.