Krisis Selat Hormuz Memuncak: Iran Ancam Doktrin Serangan Total Usai AS Tolak Perpanjang Gencatan Senjata
DUBAI/WASHINGTON – Pembicaraan damai untuk mengakhiri konfrontasi militer di Timur Tengah menemui jalan buntu. Pemerintah Iran menegaskan bakal mengubah doktrin militernya menjadi "sepenuhnya ofensif" setelah negosiasi penghentian perang dengan Amerika Serikat gagal mencapai titik temu. Sikap keras Teheran mengemuka usai Presiden AS Donald Trump secara tegas menolak memperpanjang masa berlaku kesepakatan gencatan senjata sementara pada Senin (17/8/2026).
Kebuntuan diplomasi ini menghancurkan harapan dibukanya kembali Selat Hormuz secara aman—jalur distribusi maritim vital yang sebelum perang mengalirkan seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia. Konflik terbuka yang dipicu oleh gelombang serangan AS dan Israel sejak 28 Februari lalu kini terancam memasuki fase baru yang jauh lebih destruktif.
"Seluruh entitas Iran harus bersiap meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan kawasan secara luas. Iran siap mengambil serta mengeksekusi keputusan-keputusan sulit," ujar seorang pejabat senior Iran kepada Reuters. Ia menambahkan bahwa angkatan bersenjata Teheran siap meluncurkan serangan militer terukur guna mematahkan blokade angkatan laut AS jika upaya diplomatik benar-benar mati suri.
Baca Juga Trump Tunda Serangan ke Iran, Beri Ruang Diplomatik Demi Buka Kembali Selat Hormuz
Gagalnya Nota Kesepahaman dan Saluran Diplomatik Rahasia
Masa berlaku kerangka kerja yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) per 17 Juni resmi berakhir pada Senin. Dokumen yang menetapkan batas waktu 60 hari untuk menyepakati penghentian operasi militer, masa depan program nuklir Iran, serta pencabutan sanksi ekonomi AS tersebut runtuh akibat sengketa klaim atas hak kelola Selat Hormuz. Saat dikonfirmasi wartawan di Washington mengenai kemungkinan perpanjangan tenggat waktu, Trump menjawab singkat bahwa pihak pemerintahannya tidak akan memberikan perpanjangan.
Di tengah kebuntuan resmi, saluran komunikasi rahasia dilaporkan tetap berdenyut. Mantan Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard dikabarkan membuka kontak melalui perantara pemimpin Kurdi Irak untuk menyampaikan pesan langsung kepada Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Jenderal Ahmad Vahidi. Langkah back-channel ini diambil Gedung Putih guna memastikan apakah tim negosiator sipil Iran di meja perundingan benar-benar mewakili suara IRGC—faksi militer yang kini memegang kendali atas struktur pertahanan dan ekonomi Iran.
Jared Kushner, utusan khusus sekaligus menantu Trump, mengonfirmasi intensitas komunikasi antarnegara tersebut. "Interaksi antara pemerintah AS dan berbagai elemen pemerintahan Iran saat ini jauh lebih intensif daripada sebelumnya," ungkap Kushner saat diwawancarai Fox News.
Gertakan Trump ke Oman dan Ancaman Krisis Energi Global
Eskalasi perselisihan maritim meluas hingga ke negara tetangga. Teheran mengklaim Poin 5 dalam MoU memberi mereka wewenang mengelola arus pelayaran di selat tersebut bersama Oman. Di kala Iran dan Oman mendekati kesepakatan bilateral mengenai skema lalu lintas kapal, Trump merespons diplomasi kawasan itu dengan ancaman militer terbuka terhadap Muscat. "Jika Oman menghalangi langkah kita, kita akan membombardir mereka," kata Trump kepada Fox News.
Di dalam negeri Iran, tekanan ekonomi mulai menggoyang kestabilan domestik. Kerusakan infrastruktur akibat perang, ditambah lonjakan inflasi dan pelemahan mata uang, memicu kekhawatiran elit Teheran akan munculnya gelombang protes susulan. Di sisi lain, warga Amerika Serikat juga mulai merasakan dampak langsung dari konflik perbatasan maritim ini. Harga minyak mentah dunia jenis Brent melambung hingga menyentuh $90,87 per barel pada penutupan perdagangan Senin, setelah sempat melonjak ke level tertinggi $126 per barel selama konflik berkecamuk.
Baca Juga Taktik Baru Trump: AS Terapkan Tarif Global Berbasis Isu Kerja Paksa Usai Putusan Mahkamah Agung
Dengan harga bensin eceran di AS yang kini menembus angka $4 per galon (sekitar Rp16.500 per liter), gejolak ekonomi di Timur Tengah dipastikan menjadi isu domestik yang memanaskan suhu politik menjelang pemilihan legislatif AS pada November mendatang.