Bantuan Kemanusiaan ke Gaza di Ujung Tanduk: Aturan Baru Israel Ancam Puluhan LSM
Bantuan kemanusiaan ke Gaza terancam tersendat setelah Israel menyiapkan aturan baru yang berpotensi melarang puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) beroperasi. Kebijakan ini memicu kekhawatiran luas, karena LSM selama ini menjadi jalur utama distribusi bantuan bagi warga sipil di wilayah yang terus dilanda krisis.
Langkah tersebut menandai babak baru dalam pembatasan aktivitas kemanusiaan di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda mereda.
Baca Juga Thailand Bebaskan 18 Tentara Kamboja: Sinyal Meredanya Ketegangan di Perbatasan
Aturan Baru, Dampak Besar
Aturan yang disiapkan Israel dikabarkan akan memperketat izin operasional LSM asing maupun lokal. Organisasi yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan atau administratif tertentu berisiko kehilangan akses masuk dan distribusi bantuan.
Masalahnya, standar ini dinilai terlalu luas dan berpotensi digunakan untuk membatasi kerja kemanusiaan, bukan sekadar pengawasan keamanan.
LSM sebagai Urat Nadi Bantuan Gaza
Di Gaza, peran LSM tidak tergantikan. Mereka menyediakan makanan, layanan medis, air bersih, dan bantuan darurat lainnya. Jika puluhan organisasi ini dilarang, dampaknya bukan hanya administratif—tetapi langsung menyentuh kelangsungan hidup jutaan warga sipil.
Kekhawatiran utama adalah terputusnya rantai logistik bantuan di saat kebutuhan justru semakin meningkat.
Kritik Internasional dan Isu Kemanusiaan
Berbagai pihak menilai kebijakan ini berisiko melanggar prinsip kemanusiaan internasional. Bantuan sipil seharusnya berada di luar tarik-menarik politik dan militer, namun kenyataannya sering menjadi korban konflik.
Tekanan diplomatik terhadap Israel pun diperkirakan akan meningkat jika aturan ini benar-benar diberlakukan.
Kesimpulan
Ancaman pelarangan puluhan LSM memperlihatkan betapa rapuhnya akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Di tengah krisis berkepanjangan, setiap pembatasan baru berarti risiko nyata bagi warga sipil yang sudah berada di batas kemampuan bertahan.

